Dulu Lawan Orba, Kini UGM Dituding Bonjowi Malah Lindungi Rezim Jokowi, Ada Apa?

AKURAT BANTEN– Sejarah mencatat Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai salah satu motor penggerak reformasi 1998 yang menumbangkan rezim Orde Baru.

Namun kini, sebuah narasi mengejutkan muncul dari lingkaran alumninya sendiri.

Kelompok Bonjowi (Bocah Njawi) secara terang-terangan melontarkan tudingan bahwa UGM telah berubah haluan menjadi "benteng pertahanan" bagi rezim Presiden Joko Widodo.

Tudingan ini memicu pertanyaan besar di benak publik:

Apakah sang Kampus Kerakyatan masih memegang teguh idealismenya, ataukah ia telah terjebak dalam romantisme kekuasaan sang alumni istimewa?

Baca Juga: Heboh Isu Dana 5 Miliar, Rismon Sianipar Dalam Bidikan Bareskrim? Ini Fakta Terbaru!

Ironi Sang "Rahim Reformasi"

Bonjowi melihat adanya pergeseran paradigma yang sangat kontras di tubuh UGM.

Jika pada 1998 UGM berdiri paling depan melawan pemusatan kekuasaan, saat ini institusi tersebut dianggap cenderung "dingin" atau bahkan terkesan memaklumi berbagai kebijakan kontroversial pemerintah.

"Kami merasakan ada upaya sistematis dari struktur kampus untuk 'pasang badan' menjaga citra Jokowi," ujar juru bicara Bonjowi.

Mereka menyoroti bagaimana suara-suara kritis dari internal kampus—baik dari mahasiswa maupun dosen—seringkali diredam atau dianulir oleh narasi resmi yang lebih lunak terhadap pemerintah.

UGM seharusnya menjadi rumah bagi kebenaran yang tidak memihak, bukan justru menjadi tirai yang menutupi kekurangan kekuasaan. Membela alumni secara membabi buta adalah pengkhianatan terhadap semangat reformasi yang dulu diperjuangkan dengan darah dan air mata di jalanan Yogyakarta. — Pernyataan Sikap Bonjowi

Baca Juga: Bareskrim Bergerak Cepat! Kasus JK vs Rismon Sianipar Masuk Babak Baru: Bukti Digital Mulai Dibongkar!

Mengapa Publik Merasa Gelisah?

Keresahan Bonjowi bukan tanpa alasan. Ada tiga poin krusial yang membuat isu ini meledak di media sosial dan menjadi perhatian nasional:

1. Beban Moral sebagai Almamater: Sebagai tempat Jokowi menimba ilmu, UGM memikul beban moral. Publik mengekspektasi UGM menjadi kritikus paling jujur bagi Jokowi, bukan pendukung paling setia.

2. Ruang Akademik yang Menyempit: Muncul kekhawatiran bahwa kebebasan berpendapat di dalam kampus mulai terintervensi oleh kepentingan politik praktis.

3. Memori Kolektif 1998: Masyarakat membandingkan keberanian tokoh-tokoh UGM di masa lalu dengan sikap "diam" atau "membela" yang ditunjukkan oleh elit kampus saat ini.

Baca Juga: Benarkah Isu Ijazah Palsu Jokowi Cuma 'Screen' untuk Kasus Lebih Besar? Ini Analisis Tajam Politisi PDIP, Guntur Romli

Ada Apa di Balik Sikap UGM?

Banyak pihak bertanya-tanya, apakah ini murni bentuk loyalitas terhadap alumni, atau ada pengaruh struktur kekuasaan yang sudah terlalu masuk ke dalam ranah akademik?

Bonjowi mendesak agar UGM segera melakukan refleksi mendalam dan kembali ke khitahnya sebagai pengontrol sosial.

Tudingan ini seolah menjadi "tamparan keras" bagi civitas akademika UGM di tengah situasi politik nasional yang kian memanas menjelang transisi kepemimpinan.

Baca Juga: Tembus Rekor! 25 Kali Roy Suryo Bolak-Balik Polda, Kuasa Hukum: Semua Gara-gara Jokowi!

Mengembalikan Marwah Gadjah Mada

Jika UGM tetap diam terhadap tudingan ini, maka stigma sebagai "pelindung rezim" akan sulit dilepaskan.

Publik tidak butuh kampus yang pandai berdiplomasi; publik butuh kampus yang berani mengatakan salah jika memang salah, meski itu terhadap alumninya sendiri.

Pertanyaannya sekarang, akankah UGM menjawab tantangan Bonjowi ini dengan aksi nyata, atau justru semakin memperkokoh posisinya sebagai perisai kekuasaan? (**)